Komisi VI DPR RI Desak Kemendag Kaji Potensi Pelabuhan Dumai

16-12-2010 / LAIN-LAIN

Komisi VI DPR RI mendesak Kementrian Perdagangan untuk segera melakukan pengkajian terkait peningkatan kapasitas dan potensi impor produk tertentu bagi pelabuhan Dumai. Keputusan pengkajian itu diambil dalam raker Komisi VI DPR RI dengan Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar dan jajaran Kemendag di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (15/12).

“Komisi VI mendukung langkah Kemendag membentuk tim untuk melihat kapasitas dan potensi pelabuhan Dumai sehubungan akan berakhirnya Permedag No. No.60/M-DAG/PER/12/2008 pada 31 Desember 2010, “ ujar Idris.

Idris berharap Kemendag melakukan pengkajian Permendag secara obyektif dan tak berlaku diskriminatif terhadap pelabuhan-pelabuhan yang telah memenuhi standar impor produk tertentu khususnya dalam kapasitas pelabuhan. Pasalnya kapasitas pelabuhan Dumai jauh diatas kapasitas lima pelabuhan yang diizinkan dalam Permendag No. 56 tersebut.

“Kalau bisa mengimpor lebih kalau bisa dikembangkan potensi dengan pelabuhan lain kenapa tidak?dimungkinkan ada tambahan produk impor, kenapa mesti dibatasi cuma satu produk impor? Pembatasan impor itu sangat bertentangan dengan Peraturan Presiden (Perpres) bahwa Dumai menjadi tempat klaster industri hilir kepala sawit, “paparnya.

Permendag 56/2008 mengatur bahwa impor Produk Tertentu yaitu makanan dan minuman, alas kaki, pakaian jadi, mainan anak dan elektronika hanya dapat dilakukan oleh Importir Terdaftar (IT) Produk Tertentu melalui lima pelabuhan laut. Yaitu Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, dan Soekarno Hatta di Makassar.

Selanjutnya Permendag 60/2008 ditambahkan palabuhan laut Dumai sebagai pelabuhan tujuan hanya untuk produk makanan dan minuman. Sedangkan untuk pelabuhan udara, dapat dilakukan di seluruh pelabuhan udara internasional.

“Kalau Dumai, bisa dikembangkan potensi impor produk seperti lima pelabuhan lain, kenapa tidak? Sebab pembatasan impor itu sangat bertentangan dengan Peraturan Presiden (Perpres) bahwa Dumai menjadi tempat klaster industri hilir kepala sawit, “ ujarnya. (si)

BERITA TERKAIT
Skema Tunjangan Tunai Lebih Efisien Dibandingkan Fasilitas Rumah Dinas
20-08-2025 / LAIN-LAIN
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota DPR RI Ahmad Sahroni menjelaskan alasan pemberian tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan kepada anggota...
Apresiasi Komitmen Presiden Bangun Patriotisme Sejak Dini Lewat Sekolah Rakyat-MBG
05-08-2025 / LAIN-LAIN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Herman Khaeron mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang dinilai telah menunjukkan komitmen nyata dalam membangun...
Marak Bendera One Piece, Mardani: Selama Tidak Ada Unsur Kriminal, Enjoy Saja!
04-08-2025 / LAIN-LAIN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Mardani Ali Sera menanggapi fenomena pengibaran bendera One Piece menjelang HUT ke-80 Kemerdekaan RI....
PIA DPR Kompak Gelar Pengajian Bulanan
15-07-2025 / LAIN-LAIN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Persaudaraan Istri Anggota (PIA) DPR RI, Lita Adies Kadir mengapresiasi kekompakan seluruh anggota PIA yang hadir...